Ketua Komisi III DPRD Kalteng Minta Pengelola Dapur MBG Disiplin Terapkan SOP demi Cegah Keracunan Pangan
Palangka Raya, Klikkalteng.com – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto, menekankan pentingnya kepatuhan seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah tersebut dinilai menjadi faktor utama untuk menjamin keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sugiyarto mengatakan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan makanan, tetapi juga oleh kedisiplinan seluruh petugas dalam menjalankan setiap tahapan sesuai prosedur. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, proses pengolahan, hingga makanan didistribusikan kepada para penerima manfaat.
“Selama seluruh SPPG menjalankan SOP dengan benar, program ini akan berjalan dengan baik. Yang terpenting adalah setiap tahapan, sekecil apa pun, harus diawasi secara cermat,” ujarnya, Rabu (5/8/26).
Politisi Fraksi Gerindra itu menjelaskan, setiap bahan pangan memiliki karakteristik dan batas waktu penyimpanan yang berbeda. Apabila pengelolaan bahan makanan tidak dilakukan sesuai ketentuan, kualitas pangan dapat menurun dan berisiko menyebabkan keracunan.
Karena itu, ia mengingatkan agar seluruh prosedur, mulai dari waktu pembelian bahan, pencucian, pemotongan, hingga proses memasak, dilaksanakan sesuai standar demi menjaga kebersihan dan keamanan makanan yang disajikan.
“Seluruh rantai pengolahan harus diperhatikan dengan serius. Mengabaikan SOP dapat memicu insiden yang membahayakan kesehatan penerima manfaat,” tegasnya.
Sugiyarto juga menyampaikan bahwa setiap personel di dapur MBG telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, termasuk tenaga ahli gizi yang bertugas mengawasi kualitas serta sirkulasi bahan pangan. Dengan pembagian tugas tersebut, ia berharap pengendalian mutu dapat berjalan secara konsisten setiap hari.
Dari sisi pengawasan, DPRD Kalimantan Tengah terus mengikuti perkembangan kebijakan Program MBG. Ia mengungkapkan, pihaknya baru saja menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas sejumlah aturan terbaru dari Badan Gizi Nasional.
Selain itu, DPRD juga mendorong koordinasi yang lebih intensif dengan perwakilan BGN di tingkat provinsi agar seluruh regulasi serta SOP keamanan pangan dapat dipahami dan diterapkan secara maksimal oleh setiap SPPG di Kalimantan Tengah.
“Saya hanya mengingatkan agar seluruh pengelola menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan BGN. Patuhi SOP dan laksanakan setiap aturan dengan disiplin agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat,” pungkasnya. (ida/red/ist)
